Bupati Klaten Nonaktif Sri Hartini Sakit Sepekan Menjelang Vonis

Sepekan menjelang sidang pembacaan putusan atau vonis, Bupati Klaten nonaktif Sri Hartini sempat dilarikan ke RS St Elisabeth Semarang. “Kemarin Ibu (Sri Hartini) mendapat perawatan dari dokter RS Elisabeth karena penyakit dalam dan penyakit kulit. Tapi tidak sampai opname, cuma rawat jalan,” kata pengacara Sri Hartini, Deddy Suwadi, kepada Tempo pada Rabu, 13 September 2017.

Setelah mendapatkan perawatan di RS St Elisabeth, Sri Hartini kembali mendekam di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bulu Semarang. “Sidang pembacaan vonisnya Bu Hartini akan dilaksanakan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang pada Rabu, 20 September 2017,” kata Deddy.

Belum genap setahun menjabat Bupati Klaten periode 2016-2021, Sri Hartini terjaring operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi di rumah dinasnya pada 30 Desember 2016. Bupati yang diusung Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu dianggap menerima uang suap dan gratifikasi total Rp 12,8 miliar.

Suap dan gratifikasi kumulatif itu dari para pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten yang ingin naik jabatan dan mutasi serta dari sejumlah pihak seperti kepala sekolah, kepala desa, dan swasta.

Pada 28 Agustus lalu, jaksa penuntut umum KPK menuntut Sri Hartini dijatuhi hukuman pidana selama 12 tahun dikurangi masa penahanan. Jaksa juga meminta majelis hakim menjatuhkan denda Rp 1 miliar subsider hukuman penjara satu tahun kepada Sri Hartini. Jaksa menganggap semua unsur dalam dakwaan telah terbukti.

Deddy mengatakan, tidak ada persiapan khusus untuk menghadapi sidang vonis Sri Hartini. “Kami akan lihat sejauh mana vonisnya. Kemudian akan kami pelajari dan mempertimbangkannya dengan Bu Hartini, apakah mengajukan banding atau tidak,” kata Deddy.

Menurut Deddy, tuntutan 12 tahun penjara terlalu berat untuk Hartini yang sejak awal proses hukum sudah mengakui semua perbuatannya dan bersikap kooperatif, baik kepada penyidik KPK maupun selama proses persidangan di Pengadilan Tipikor.

“Untuk kasus yang sama di seluruh Indonesia, vonis untuk kepala daerah rata-rata hanya tujuh tahun penjara. Bahkan Patrialis Akbar yang merupakan mantan hakim konstitusi cuma divonis delapan tahun penjara,” kata Deddy.

Selain Hartini, OTT KPK di Klaten pada pengujung tahun lalu juga menyeret tiga pejabat di Dinas Pendidikan Klaten. Pertama adalah Kepala Seksi SMP, Suramlan, yang telah divonis 1 tahun 8 bulan penjara pada 29 Mei lalu. Suramlan terbukti memberikan uang Rp 200 juta kepada Sri Hartini demi menjadi Kepala Bidang SMP.

Terakhir adalah Kepala Bidang Pendidikan Dasar Bambang Teguh Satya dan Sekretaris Dinas Pendidikan Sudirno. KPK menetapkan keduanya sebagai tersangka pada 26 Juli lalu. Bambang Teguh diduga bersama Sri Hartini menerima hadiah atau janji dari Suramlan terkait pengisian perangkat daerah serta promosi dan mutasi Kepala SMP di Klaten.

Sedangkan Sudirno diduga bersama Sri Hartini menerima hadiah atau janji terkait proyek buku dan rehabilitasi fisik di Dinas Pendidikan Klaten tahun 2016.

Juru Bicara KPK, Febri Diansyah, belum bisa dikonfirmasi ihwal perkembangan proses hukum terhadap dua tersangka baru tersebut. Meski nomor teleponnya aktif, Febri belum mengangkat saat dihubungi beberapa kali. Pertanyaan yang dikirimkan Tempo via aplikasi WhatsApp dan pesan singkat (SMS) juga belum dijawab.

“Proses hukum keduanya masih pada tahap pemeriksaan saksi-saksi. Karena belum lama ini Bu Sri Hartini juga diperiksa sebagai saksi untuk Bambang Teguh,” kata Deddy.

Sumber: Tempo

(Visited 2 times, 1 visits today)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *