Dalami Kasus Pungli Camat Manisrenggo, Polisi Periksa 110 Orang

Satreskrim Polres Klaten masih mendalami kasus dugaan pungutan liar (pungli) pelayanan pengurusan sertifikat tanah dengan tersangka Camat Manisrenggo, Purnomo Hadi.

KBO Satreskrim Polres Klaten, Iptu Prawoto, mengatakan penyelidikan kasus dugaan pungli itu terus berjalan dengan pemeriksaan saksi yang dilakukan hampir saban hari. Hingga kini, ada sekitar 110 saksi yang dimintai keterangan.

“Untuk alat bukti sudah cukup. Hanya menambah saksi-saksi. Setiap hari jumlah saksi berkembang. Saat ini sudah ada 110 saksi yang diperiksa dari lingkungan wilayah Manisrenggo termasuk masyarakat umum. Pemeriksaan belum sampai ke pegawai kecamatan,” kata Prawoto, Senin (29/5/2017).

Prawoto mengatakan pemeriksaan tak berkembang ke kasus lain. Aparat masih fokus pada dugaan pungli pelayanan pengurusan sertifikat tanah.

“Tersangka masih satu. Belum mengarah ke tersangka baru. Tidak sampai mengembang ke kasus lain,” kata dia.

Prawoto menuturkan proses penyelesaian pemeriksaan dugaan pungli tersebut membutuhkan waktu lama. “Tingkat kesulitannya membutuhkan waktu yang lebih lama. Tidak seperti kasus biasa dengan 30-40 hari sudah P21,” urai dia.

Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD) Klaten, Sartiyasto, mengatakan hingga kini Purnomo Hadi masih menjabat sebagai Camat Manisrenggo. Ia menjelaskan tak ada persoalan dengan kinerja Purnomo Hadi meski sudah ditetapkan sebagai tersangka.

“Selama tupoksinya masih dijalankan itu tidak masalah. Kecuali kalau yang bersangkutan menghambat dan mengganggu proses penyidikan. Sampai saat ini tidak menghambat,” katanya.

Satuan Tugas Sapu Bersih Pungli (Satgas Saber Pungli) menetapkan Camat Manisrenggo, Purnomo Hadi, sebagai tersangka dugaan pungli pengurusan sertifikat tanah pada akhir April lalu. Dalam kasus tersebut, polisi menyita uang senilai Rp300.000 yang diduga hasil pungli serta buku registrasi yang memuat daftar nama 144 warga yang pernah mengurus surat keterangan ke Camat Manisrenggo.

Pengungkapan kasus itu bermula dari laporan warga ke layanan Wadul Kapolres pada 24 April lalu. Dalam laporan itu warga mengeluhkan dalam tarikan uang saat mengurus surat kehilangan sertifikat tanah. Laporan itu ditindaklanjuti dengan penyelidikan Satgas Saber Pungli.

Ditemui beberapa waktu lalu, Purnomo Hadi mengaku tak pernah menarik uang dari masyarakat saat melayani pembuatan surat kehilangan sertifikat tanah senilai Rp300.000. Ia juga menegaskan tak menyuruh pegawai di Manisrenggo membawakan amplop berisi uang Rp300.000.

Sumber: Harian Jogja

(Visited 13 times, 1 visits today)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *