DPRD Jateng: Agen dan Distributor LPG Nakal Harus Diberi Sanksi Tegas

Sanksi yang diberikan Pertamina bagi agen dan distributor LPG nakal harus memiliki efek jera bagi agen dan distributor lainnya agar praktek nakal tersebut tidak terulang. Oleh karena itu Pertamina tidak cukup hanya menghentikan pasokan selama sebulan namun mencabut ijin agen.

“Kalau pelanggaran tersebut berupa pengoplosan LPG 3 kilogram dengan 12 kilogram, harusnya tidak cukup hanya dengan penghentian pasokan tapi harus dicabut ijinnya,” ungkap Ketua Komisi B DPRD jateng Chamim Irfani  kepada wartawan, Jumat (29/5).

Praktek oplosan, jelas Chamim, tidak bisa ditolelir karena di LPG 3 kilogram terdapat uang rakyat dalam bentuk subsidi.  Oleh karena itu sanksi bagi pengoplos harus lebih tegas dan disidik lebih lanjut sampai ke pengadilan.

Politisi PKB ini mengapresiasi langkah yang dilakukan Pertamina melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke beberapa agen dan pangkalan LPG 3 kilogram di beberapa daerah guna mensikapi kelangkaan LPG “melon” di pasaran.

Buah dari sidak yang dilakukan Pertamina, sebanyak 22 agen dan 10 pangkalan dikenai sanksi berupa penghentian pasokan selama 1 bulan bagi agen dan pemutusan hubungan usaha bagi pangkalan.

Saat ini harga LPG 3 kilogram sudah mencapai Rp. 20.000 bahkan di Delanggu mencapai Rp. 25.000. Harga tersebut jauh di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan Gubernur Ganjar Pranowo yang tertuang dalam keputusan No 541/15/2015 yakni sebesar Rp. 14.250 di agen dan Rp. 15.500 di pangkalan.

“Kalau pelanggaran penjualan di atas HET diberikan sanksi pembinaan dengan penghentian pasokan masih bisa diterima. Itupun kalau masih berulang juga harus diambil tindakan lebih tegas,” tegasnya.

Chamim menambahkan, Pertamina sebaiknya transparan dengan mengungkap agen dan distributor yang diberi sanksi. Karena transparansi tersebut juga merupakan sanksi bentuk lain yang harus diketahui masyarakat.

Terus terulangnya kelangkaan LPG di Jawa Tengah, menurut anggota dewan asli Boyolali dan dari dapil 5 ini, harus disikapi tidak hanya dengan melakukan operasi pasar. Namun Pertamina harus memperbaiki tata niaga LPG 3 kilogram.

“Tata niaga harus diperbaiki dan dilakukan pengawasan ketat terutama distribusinya, meskipun akan dilakukan penambahan pasokan sebesar 12 persen menjelang puasa dan lebaran,” katanya.

Langkah lain yang harus dilakukan Pertamina, harap Chamim, yakni dengan menambah atau meratakan sebaran pangkalan sampai ke desa desa atau kelurahan. Saat ini dinilai masih terpusat di kota kota kecamatan. Di Jawa Tengah saat ini terdapat 345 agen dan 27.304 pangkalan. Keberadaan pangkalan sebanyak itu tidak merata sehingga di beberapa daerah sering kesulitan mendapatkan suplai LPG.

Sumber: Berita Jateng

(Visited 29 times, 1 visits today)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *