Pemdes Diminta Segera Usulkan Pendamping Desa

Pemerintah desa (pemdes) diminta segera mengusulkan satu nama yang bakal menjadi pendamping desa. Pengusulan itu dimaksudkan membantu pemdes mengelola dana desa yang dicairkan bertahap sejak pertengahan 2015.

Pelaksana tugas (Plt) Kepala Bapermas Klaten, Sunarno, mengatakan sudah ada surat edaran (SE) ke masing-masing pemdes guna mengusulkan satu nama pendamping yang diambilkan dari mantan kader pemberdayaan masyarakat desa (KPMD) yang ada di setiap desa. Sebelumnya, KPMD melakukan pendampingan ke desa saat program nasional pemberdayaan masyarakat (PNPM) masih bergulir.

Awalnya, pemdes disarankan mengusulkan nama pendamping maksimal pada 19 Agustus. Namun, hingga pekan ketiga Agustus belum semua pemdes mengusulkan nama pendamping desa. “Kami tidak merekrut sendiri untuk pendamping di setiap desa tanpa usulan dari pemdes. Pengusulan nama pendamping harus dari KPMD memang sudah diatur seperti itu. Sampai saat ini, pemdes di 17 kecamatan yang baru mengajukan nama pendamping desa. Sementara, di sembilan kecamatan belum ada pengajuan,” kata dia, Minggu (30/8/2015).

Pemkab tetap berharap pemdes segera mengusulkan nama pendamping desa. Keberadaan pendamping di setiap desa dinilai penting guna membantu pemdes mengelola dana desa mulai perencanaan hingga pembuatan laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran.

Sunarno tak mengetahui alasan sejumlah pemdes yang belum mengusulkan nama pendamping desa. Dipastikan tak ada paksaan kepada pemdes guna mengusulkan pendamping desa tersebut. “Kalau desa memang merasa tidak perlu ada pendamping, ya tidak masalah. Tetapi, kami tetap berharap masing-masing desa ada pendampingnya,” kata dia.

Soal honor bagi para pendamping desa, pada 2015 ini bakal dibiayai APBD. Masing-masing pendamping di setiap desa direncanakan menerima sekitar Rp750.000/bulan hingga akhir tahun ini. “Memang ada dua pilihan soal honor bagi pendamping di setiap desa. Bisa diambilkan dari dana desa atau APBD. Karena ini masa transisi penerapan aturan, untuk tahap awal honor diambilkan dari APBD,” urai Sunarno yang juga Kepala DPPKAD Klaten.

Lebih lanjut, Sunarno mengatakan pendamping desa yang disiapkan oleh pemerintah pusat hingga kini belum ada kejelasan. Pendamping desa yang dipersiapkan oleh pemerintah pusat yakni koordinator pendamping di setiap tiga desa, terdapat tenaga ahli di tingkat kecamatan, kabupaten, hingga provinsi.

Kepala Desa Gemblegan, Kalikotes, Purwanto, mengatakan sudah mengajukan usulan satu nama pendamping desa. Dari usulan itu, pemdes setempat masih menunggu kesiapan pendamping membantu pemdes mengelola dana desa. “Sejauh ini memang pengelolaan dana desa sudah berjalan. Tetapi, kami masih kesulitan soal kejelasan petunjuk teknis dan pelaksana penggunaan dana itu,” kata dia.

Sumber: Madiun Pos

(Visited 91 times, 1 visits today)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.