Perlu Ada Regulasi Transportasi Online di Klaten

Perundingan yang tak berujung titik temu semakin meningkatkan gesekan antara pengendara ojek online dan pelaku ojek pangkalan.

Dengan kondisi tersebut, pihak ojek online meminta dibentuknya payung hukum berupa aturan daerah yang mengatur keberadaan ojek sebagai angkutan alternatif di Kabupaten Klaten.

Kendati demikian, aturan tersebut diharapkan bukan hanya mengatur keberadaan ojek berbasis aplikasi daring namun juga ojek konvensional.

Koordinator Grab, salah satu ojek online yang beroperasi di Klaten, Budiyono mengatakan aturan tersebut diperlukan sebagai penengah antara kedua pihak.

Sehingga dengan adanya aturan tersebut, baik pelaku ojek online maupun ojek pangkalan dapat bekerja dengan tenang.

“Kalau akan diatur, harus mencakup semuanya. Bukan hanya ojek online,” ungkapnya, Selasa (12/9/2017).

Menurutnya aturan tersebut diharapkan mencakup batas aman untuk mengangkut penumpang bagi ojek online.

Sehingga, tidak akan terjadi saling serobot penumpang dan tidak terjadi gesekan antara ojek online maupun ojek konvensional.

“Tapi kami masih menunggu pihak ojek konvensional bagaimana kesepakatannya. Selama ini yang menolak kan ojek pangkalan untuk dicarikan solusinya. Harusnya ada win-win solution bagi semua pihak,” ujarnya.

Sumber: Jogja Tribun News

(Visited 2 times, 1 visits today)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *