Ranperda ASI Rampung, Pansus DPRD Makassar akan Kunjungan ke Klaten

Panitia Khusus (Pansus) telah merampungkan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Pemberian Air Susu Ibu (ASI) Eksklusif. Pansus DPRD Kota Makassar ini akan melakukan kunjungan kerja di Kabupaten Klaten (Jawa Tengah), Kementerian Hukum dan HAM (Kemenhum-HAM), dan Kementerian Kesehatan (Kemenkes), 9 Februari nanti.

“Kenapa di Klaten, karena di daerah tersebut Perda ASI sudah berjalan. Sementara di Kemenkum-HAM kita ingin konsultasikan draft Perda ASI sudah sesuai atau tidak,” ujar Ketua Pansus DPRD Makassar untuk Pemberian ASI Ekslusif, Yenni Rahman kepada Rakyatku.com, Minggu (31/1/2016).
Anggota Fraksi PKS itu menjelaskan, dalam Ranperda ASI, terdapat pemberian sanksi kepada tenaga kesehatan dan pihak-pihak perusahaan. Sanksi administrasi yang akan diterima bagi perusahaan kesehatan adalah dicabut izin prakteknya.
“Pemberian sanksi administrasi akan dikeluarkan bila teguran-teguran yang dilayangkan tidak mampu membuat Perda ini berjalan,” jelasnya. Sementara untuk pengusaha dan tenaga kesehatan seperti, perawat, bidan, atau dokter akan dikenakan sanksi pidana 3 bulan penjara dan denda Rp50 juta.
Yenny menjelaskan, poin pemberian sanksi diatur dalam Perda ASI ekslusif masih bisa diubah. Wakil Ketua Pansus, Melani Mustari menjelaskan, regulasi nantinya akan mengatur juga ruang menyusui.
“Kami tegaskan kepada pelaku dunia usaha, ketika Perda ini disahkan, ada waktu 2 tahun untuk menyediakan ruang menyusui dan perusahaan harus menggunakan anggaran sendiri,” jelasnya. Jika tak ada halangan, pengesahan aturan itu akan berlangsung awal Maret nanti.
Sumber: Rakyatku
(Visited 16 times, 1 visits today)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.